Ilmu Negara

Ø  Legitimasi Kekuasaan

Dalam rangka mempertahankan kekuasaannya, seorang penguasa atau raja menggunakan berbagai upaya dan cara agar ia dapat terus berkuasa. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggunakan komunikasi politik yang ditujukan kepada siapa saja. Kaitannya dengan ragam historiografi tradisional dan upaya mewujudkan dan mempertahakan legitimasi adalah bahwa ragam historioigrafi tradisional berperan sebagai media dalam komunikasi politik raja. Sebagai media komunikasi politik, dalam babad, hikayat, dan ragam historiografi tradisional lainnya, di dalamnya terkandung pesan-pesan yang hendak disampaikan oleh raja dalam rangka pembentukan image masyarakat luas tentang rajanya yang dituliskan itu. Melalui babad, dan karya sastra sejenisnya, raja mencoba untuk menonjolkan keunggulan-keunngulan dirinya, keluarganya, dan leluhurnya. Raja bahkan mencoba untuk menciptakan keunggulan-keunggulan, baik berasal dari leluhurnya atau kesaktiannya yang dituliskan dalam ragam historiografi tradisional. Hal ini tidak lain sebagai suatu sarana agar raja mendapat pengakuan, dan dengan pengakuan itu, ia bisa terus berkuasa.       
                                                                                         

1·         http://mas-tsabit.blogspot.com/2009/05/unsur-legitimasi-kekuasaan-dalam-ragam.html

2·         http://fisip-umrah.blogspot.com/2009/02/legitimasi-kekuasaan-dalam-pemerintahan.html

3·         http://echa.student.umm.ac.id/2010/02/05/teori-teori-kekuasaan-negara/

4·         http://abadiah.files.wordpress.com/2009/.../bab-ii-legitimasi-kekuasaan.doc

5·         http://community.gunadarma.ac.id/blog/view/id_4748/title_teori-kekuasaan/

Ø  Pengertian Legitimasi Kekuasaan

Sebelum kita membahas apa itu legitimasi kekuasaan, sebelumnya kita terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud kekuasaan. Konsep kekuasaan menurut Max Weber dalam Frans Magnis-Suseno (1994:54) bahwa ”kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam   suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan apapun dasar kemampuan itu”. Tetapi kekuasaan yang dipersoalkan disini adalah kekuasaan negara. Adalah ciri khas negara bahwa kekuasaannya memiliki wewenang. Maka kekuasaan negara itu dapat disebut ”otoritas” atau ”wewenang”.

Menurut Miriam Budiardjo dalam Frans Magnis—Suseno (1994:54) otoritas atau wewenang adalah ”kekuasaan yang dilembagakan”, yaitu kekuasaan yang tidak hanya de facto menguasai, melainkan juga berhak untuk menguasai. Wewenang adalah kekuasaan yang berhak untuk menuntut ketaatan, jadi berhak untuk memberikan perintah.

Konsep legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan. Artinya apakah masyarakat menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat  ataukah tidak. Apabila masyarakat menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat maka kewenangan itu dikategorikan sebagai berlegitimasi. Maksudnya, legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik.           

Secara etimologi legitimasi berasal dari bahasa latin “lex” yang berarti hukum. Kata legitimasi  identik dengan munculnya kata-kata seperti legalitas, legal dan legitim.

Sumber :

·         Bdk. F. Budi Hardiman, 2007, ”Machiavelli dan Seni Berkuasa” dalam Filsafat Politik (diktat), Jakarta : STF Driyarkara, hlm. 26.

·         Budi Hardiman, F. Filsafat Modern:Dari Marchiavelli sampai Nietzsche. Gramedia:Jakarta, 2007. Hlm. 18-19.

·         Hardiman, F. Budi. Filsafat Fragmentaris. Yogyakarta: Kanisius. 2007.

·         Hardiman, F. Budi.. Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche. Jakarta : Gramedia. 2007

·         Hardiman, F. Budi. Filsafat Politik (diktat). Jakarta: STF Driyarkara. 2007.

·         Hardiman, F. Budi. 2001. “’Politik’ dan ’Antipolitik’: Hannah Arendt Tentang Krisis Negara” dalam Atma nan Jaya, Tahun XV, No. 3. Jakarta : Lembaga Penelitian Atmajaya.

·         Hardiman, F. Budi. 2002. ”Membaca ’Teks Negatif’ Hannah Arendt” dalam

·         Rapar, J. H.  Filsafat Politik:Plato, Aristoteles, Agustinus, Marchiavelli.Grafindo Persada: Jakarta, 2002.

·         Rapar, J.H. Filsafat Politik:Plato, Aristoteles, Agustinus, Marchiavelli. Op Cit. Hlm. 441.

·         Sularto, ST. Niccolo Machiavelli: Penguasa Arsitek Masyarakat. Jakarta: Kompas. 2003.

Ø  Jadi secara sederhana  legitimasi adalah kesesuaian suatu tindakan perbuatan dengan hukum yang berlaku, atau peraturan yang ada, baik peraturan hukum formal, etis, adat istiadat maupun hukum kemasyarakatan yang sudah lama tercipta secara sah. Legitimasi kekuaasaan dipegang oleh seorang penguasa atau raja dengan menggunakan komunikasi politik yang ditujukan kepada siapa saja.

      Jelaskan beberapa prinsip demokrasi dibawah ini.

a.       Proses hukum yang wajar.

b.      Pembatasan pemerintahan secara konstitusional.

Jawab:

a.       Proses hukum yang wajar pelaksanaan prinsip demokrasi menyangkut dengan perilaku manusia baik secara individual maupun secara kelompok, dalam kedudukannya sebagai warga ataupun sebagai pejabat yang diberi kewenangan.

b.      -Melakukan perubahan / amandemen atas uud 1945dengan mengamandemen UUD 1945 menjadim konstitusi yang bersifat konstitusional

     Jelaskan fungsi negara yang terkait dengan

a.       Fungsi pengaturan keamanan dan ketertiban.

b.      Fungsi Kesejahteraan dan Kemakmuran.

Point – point yang ada diatas juga harus menyebutkan dengan contoh – contoh konkretnya.

Jawab:

a.       Fungsi Pengaturan Dan Ketertiban

Negara menciptakan Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP), serta menjalankannya demi mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contohnya antara lain adalah UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Pemilu, UU Pornografi dan sebagainya.

b.      Fungsi Kesejahteraan Dan Kemakmuran

Negara melakukan ekplorasi Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Contohnya antara lain adalah penguasaan SDA seperti listrik, air dan sebagainya yang diperuntukkan untuk hajat hidup orang                  


Bagaimana Abraham Lincolin memberikan definisi mengenai demokrasi 

         Di lihat dari segi kepemimpinannya Indonesia mengalami krisis ekonomi kepemimpinan pada masa Presiden Soeharto, namun pada saat ini kondisi perekonomian di Indonesia semakin membaik, akan tetapi banyak yang ditinjau dari segi peninjauan dan monitoring tidak tabu lagi bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia semakin parah.

-          Abraham Lincoln dan Demokrasi
Oleh Septo Indarto

-          Demokrasi adalah paham yang telah berkembang selama berabad-abad melalui berbagai macam modifikasi baik dalam teori tertentu yang dinamakan Paham atau Teori Demokrasi maupun dalam praktek di sejumlah negara dilakukan dengan cara yang berbeda di tiap negara karena disesuaikan dengan kultur dan latar belakang sejarah negara yang menjalankan demokrasi tersebut..
Abraham Lincoln belajar mengenai keterbatasan dan kemungkinan demokrasi Amerika dari tangan pertama, sejak, dan dimuali dari akarnya. Dengan memakai kata-kata rekannya, seorang pengacara di Ilinois, dia tidak pernah dikecualikan dari keharusan menanggung sepenuhnya beban yang menjadi bagiannya
Sewaktu dia muda, dia pernah bertugas sebagai penghitung suara dalam suatu pemilihan hakim, dan sebagai pegawai dalam pemilihan di desa untuk menentukan polisi dan kepala polisi, secara pribadi mencatat dan menghitung suara di tempat-tempat pengumpulan yang didirikan di dalam gubuk-gubuk kayu tetangganya. Pada pemilihan presiden tahun 1840, dia menerima bayaran U$ 19 untuk mengantar hasil pemilihan dengan naik kuda dari distrik yang paling terdekat sampai ke ibu kota negara bagia, empat tahun kemudian dia melakukan tugas yang sama, tetapi upahnya berkurang $1.40. Dia sangat jeli melihat kemungkinan penyalahgunaan demokrasi, dia pernah menyita sebuah buku pencatatan suara yang menurut keyakinannya berisi bukti kecurangan..
Dibawah pemerintahannya, perang saudara menjadi sebuah pertarungan rakyat untuk mempertahankan kemampuan manusia untuk pemerintahan sendiri. Menurutnya kalau musush-musuh kita berhasil, maka tiap bentuk hak asasi manusia terancam. Tetapi kalau para pencita kebebasan dimana-mana bersatu dan simpati, dia meramalkan, kita tidak hanya telah menyelamatkan Uni ini, melainkan telah menyelematkannya sedemikian rupa, sehingga pendiriannya dan upaya mempertahankannya harus sungguh-sungguh, sehingga nanti jutaan manusia yang bebas dan bahagia diseluruh dunia, akan bankit, dan memberkati kita, sampai generasi terakhir.
Perang Sudara yang terjadi pada waktu Lincoln berkuasa, persaingan rakyat mulai memberikan dampak ironis pada pemerintahannya yang maksudnya akan dipertahankan. Dengan berlanjutnya perang, yang telah menguji batas-batas bisa diterimanya perlawanan di tengah krisis konstitusional, yang memaparkan ketegangan nyata yang belum pernah ada, yaitu antara hak-hak demokrasi dan ketahanan nasional, dan Lincoln mendapatkan dirinya terbagi dua, yaitu mendahulukan perlunya menyelamatkan negara.